SHARE:
Technologue.id, Jakarta – Kemampuan Jack Ma sebagai pebisnis sudah teruji. Lihat saja bagaimana ia melahirkan sekaligus membesarkan Alibaba Group 18 tahun lalu dan menyulapnya menjadi pemain besar di industri digital dunia. Argumentasi ini sudah lebih dari layak untuk sekadar melegitimasi keputusan Pemerintah Republik Indonesia yang mendapuk Jack Ma sebagai penasihat Steering Committee e-commerce Indonesia, yang sebenarnya juga telah ia terima di tahun lalu.
Baca juga:
Putus dari Netflix, Disney Kini Digandeng Iflix
Selasa (22/08/17), Rudiantara (Menteri Komunikasi dan Informatika) bersama Darmin Nasution (Menteri Koordinator Perekenomian Indonesia) bertemu sembari berdiskusi dengan Jack. Menurut pria terkaya di Asia itu, Indonesia punya kans besar untuk mengeksploitasi industri e-commerce. Namun, ada satu tantangan yang harus diselesaikan juga tak mudah. Karena penduduk Tanah Air tersebar di lebih dari 17 ribu pulau, maka jaringan logistik harus dipermudah untuk membantu aktivitas e-commerce. Praktis, penguatan infrastruktur menjadi tugas mutlak yang harus ditangani pemerintah.Baca juga:
Hilang dari Medsos, Tiba-tiba Upload Video Ular, Ada Apa Taylor Swift?
Selain itu, infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) juga perlu diperkuat hingga ke pelosok kawasan Nusantara agar bisa lebih banyak lagi masyarakat yang terkoneksi ke jejaring internet. Kemkominfo dalam hal ini sudah mengusahakannya dengan membangun akses informasi dan telekomunikasi di beragam daerah Indonesia sesuai dengan poin ketiga Nawa Cita. "Infrastruktur TIK akan bermanfaat jauh lebih besar bagi masyarakat desa & UMKM daripada masyarakat kota yang sudah miliki infrastruktur (supermarket, mall, dan lain-lain)," cuit Rudiantara melalui akun Twitter pribadinya (23/08/17). Apabila sudah tersedia, infrastruktur tersebut sangat mampu untuk menggerakkan roda perekonomian Indonesia, walaupun dijalankan dari luar ibu kota.Baca juga:
Lepas Teaser Mate 10, Ponsel Mewah Huawei Mulai Membosankan?
Di samping itu, ekosistem sistem pembayaran juga harus diperkuat agar masyarakat berkesempatan mengakses layanan keuangan sesuai strategi inklusi keuangan pemerintah RI.