Technologue.id, Jakarta - Keputusan menetapkan tarif baru interkoneksi dengan menurunkan 26 persen, jadi Rp 204 dari sebelumnya Rp 250 disebut-sebut bakalan merugikan negara. Pasalnya, keputusan ini bisa membuat pendapatan PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) hingga Rp 50 triliun di tahun 2017. Namun, prediksi kerugian itu ditampik oleh pakar ICT Ibrahim Kholilul Rohman. Menurutnya, biaya interkoneksi yang turun malah bisa menguntungkan bisnis yang dilakoni operator telekomunikasi dalam jangka panjang. Ibrahim menyebutkan beberapa negara berkembang sebagai contohnya, seperti Afrika Selatan, Namibia bahkan negara maju seperti Eropa. "Oleh karena itu, operator tak perlu takut kehilangan revenue jangka pendek," kata Ibrahim saat bertemu awak media di Jakarta. Keputusan Kominfo sempat menimbulkan polemik bagi sebagian pihak. Akan tetapi, Ibrahim yang sarat pengalaman dengan regulasi di Eropa, menyebutkan para operator telekomunikasi tidak perlu khawatir. "Tidak hanya regulasi interkoneksi, tetapi regulasi yang berhubungan dengan telekomunikasi. Di semua negara pasti akan terjadi pro dan kontra dari munculnya satu regulasi," jelas Ibrahim. [caption id="attachment_5458" align="alignnone" width="300"] Ibrahim Kholilul Rohman ketika berbincang dengan awak media di Jakarta (eksklusif)[/caption] Lebih lanjut, Ibrahim menambahkan, banyak pengguna yang masih sensitif soal harga, penurunan biaya berpotensi mendorong penggunaan telepon. "Berdasarkan penghitungan, penurunan tarif satu persen, bisa jadi ada kenaikan net usage sampai empat puluh persen. Itu artinya, operator malah untung," tambahnya. Tak cukup sampai disitu, pendapatan biaya interkoneksi yang menurun bakalan disusul menurunnya beban interkoneksi yang harus dibayarkan tiap operator. Tentunya hal itu bakalan berdampak juga kepada pendapatan perusahaan. Bahkan Ibrahim mengungkapkan supaya operator besar tidak perlu khawatir dengan penurunan tarif off-net (lintas jaringan). Ia beranggapan bahwa tiap pemain tinggal memberikan perhatian lebih dan menggarap serius, tarif on-net (sesama jaringan) tetap bisa menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Tak sekedar bagi pelaku industri, Ibrahim pun memberikan saran kepada pemerintah sebagai regulator, untuk meredam polemik yang masih bermunculan. "Pemerintah dalam kasus ini harus bisa memitigasi reaksi operator seluler dengan memberikan pengertian," sarannya. Penurunan tarif interkoneksi 1 persen akan berpengaruh terhadap kenaikan net usage atau penggunaan telepon yang meningkat sebesar 40 persen. "Di samping itu, tarif interkoneksi merupakan natural monopoly sehingga memang harus diatur oleh pemerintah," tegas Ibrahim lebih lanjut. Terlepas dari itu semua, kebijakan pemerintah terkait dengan biaya interkoneksi harus tetap mengakomodasi seluruh stakeholder industri itu. Komitmen investor (operator) dalam konteks pembangunan jaringan (modern licensing) ketika mengajukan izin investasi tak lepas dari perhatiannya. "Saya setuju, merah putih harus tetap ditegakkan. Supaya terpenuhinya pemerataan pembangunan jaringan yang pada akhirnya membuat masyarakat menikmati layanan telekomunikasi yang lebih baik dan terjangkau," tandas Ibrahim. Baca juga : PERUBAHAN TARIF INTERKONEKSI DITUDING UNTUNGKAN XL-INDOSAT PERUBAHAN TARIF INTERKONEKSI BISA RUGIKAN NEGARA RP 50 TRILIUN PER TAHUN TURUNNYA TARIF TELEPON ANTAR OPERATOR MASIH MENGUNDANG POLEMIK