Technologue.id, Jakarta – Badan Aksesbilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) terus melakukan pemerataan akses telekomunikasi dan informasi di Indonesia.

BAKTI memiliki sejumlah program untuk mendukung pemerataan sinyal di seluruh Tanah Air. Salah satunya adalah pengadaan Based Transceiver Station (BTS). Pengadaan BTS ini akan menyasar wilayah yang masuk wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T) termasuk perbatasan.

Kebanyakan daerah itu, menurut Anang Latif, Direktur Utama BAKTI, biasanya kurang mendapat perhatian dari operator telekomunikasi dengan alasan pertimbangan bisnis.

“BAKTI berkewajiban membangun daerah yang bisnis tidak unvisible. Karena operator telekomunikasi hanya fokus membangun daerah perkotaan, alasannya balik lagi mereka profit-oriented,” ujar Anang, saat bertemu dengan awak media Diskusi Publik Selular: Merdeka Sinyal 100% dan Menyongsong Industrilisasi 4.0, di Jakarta, Kamis (27/12/2018).

Baca Juga:
Pemerintah Perluas Kerja Sama Kabupaten Sediakan Lahan BTS

Seluruh anggaran penyedia BTS ini berasal dari dana Universal Service Obligation (USO) yang bersumber dari 1,25 persen pendapatan setiap tahun seluruh penyedia layanan telekomunikasi di Indonesia. Dari perhitungan skema lama, Anang menekankan, dana USO tersebut dinilai kurang untuk membangun 5000 site sesuai target di tahun 2020.

“Merdeka sinyal sulit diwujudkan bila memakai 1,25 persen revenue dari operator atau Rp2,5 triliun setiap tahun. Dari hitunan kami, satu BTS 2G itu menguras dana Rp80 juta per bulan, yang dipecah Rp40 juta untuk tower listrik dan Rp40 juta untuk biaya transmisi satelit. Kalau setahun berarti Rp960 miliar untuk biaya sewa di 1000 lokasi. Rp2,5 Triliun cukup untuk membangun 2000 titik saja,” ungkapnya.

Anang melanjutkan, karena membangun infrastuktur, sejatinya BAKTI bukan operator. Namun bertugas mengelola dana.

Meski kurang modal dalam mengejar pembangunan infrastruktur, BAKTI mengaku tidak akan meminta suntikkan dana dari operator. Sebaliknya, mereka merilik dana 10 persen dari Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio meski perlu izin dari Kementerian Keuangan terlebih dahulu.

Baca Juga:
Lebih dari 7.000 Desa di Indonesia Masih Belum Terjangkau Sinyal

Bicara target dua tahun ke depan, BAKTI optimis bisa tercapai dengan mengusahakan upaya alternatif, salah satunya menggunakan satelit sendiri untuk menekan biaya.

Sekadar informasi, BAKTI merupakan satuan kerja yang berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatikan (Kemkominfo). Sebelumnya, satuan kerja ini bernama Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BPPPTI).

Dalam upaya Indonesia Merdeka Sinyal 2020, BAKTI tidak melulu fokus infrastruktur, tapi juga ekosistem dengan cara edukasi atau literasi digital. Mereka bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Kementerian yang menaruh perhatian dalam pengembangan desa

“BAKTI tidak hanya soal penyelesaian infrastruktur tetapi juga ekosistem dan edukasi. Masyarakat kalau tidak diedukasi jadinya tidak produktif sehingga bisa mengancam negara,” ucapnya.

Pekerjaan rumah bagi BAKTI sendiri, diakui Anang masih berat. Alasannya, masih ada sekitar 11 persen wilayah di Indonesia yang belum tersentuh sinyal atau blank spot.

Menurut Anang, 11 persen itu terletak di 5.300 desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Adapun 3.500 di antaranya berada di wilayah Papua.