Technologue.id, Jakarta - Masyarakat Indonesia mulai menyadari bahwa melindungi diri dari penipuan online tidak cukup hanya dengan meningkatkan kewaspadaan. Sistem keamanan yang lebih kuat dan kolaborasi lintas sektor dinilai diperlukan untuk mencegah kejahatan digital yang semakin marak.

Hal ini terungkap dalam laporan State of Scams in Indonesia 2026 yang dirilis Global Anti-Scam Alliance (GASA) bersama Mastercard dan Indosat Ooredoo Hutchison (IOH).

Dalam laporan tersebut, sebanyak 78% responden mendukung operator telekomunikasi dan platform pesan instan untuk secara otomatis memblokir panggilan telepon maupun pesan yang terindikasi sebagai penipuan.

Survei yang melibatkan 1.160 orang dewasa di Indonesia itu juga menemukan bahwa 58% masyarakat merasa yakin mampu mengenali penipuan. Sementara itu, 98% responden mengaku aktif melakukan pengecekan terhadap penawaran yang mencurigakan.

Meski demikian, kesadaran masyarakat tersebut dinilai perlu didukung sistem perlindungan yang lebih kuat. Apalagi, modus penipuan digital kini semakin canggih dan dapat melibatkan berbagai platform sekaligus.

Laporan GASA juga mengungkap bahwa 75% kasus penipuan yang menyebabkan kerugian finansial melibatkan interaksi selama satu hari atau lebih. Artinya, pelaku tidak selalu langsung mengambil uang korban dalam satu kali komunikasi.

Kondisi ini membuka peluang bagi bank, operator telekomunikasi, dan platform digital untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan lebih awal sebelum korban mengalami kerugian.

Selain pemblokiran otomatis, masyarakat juga mendukung sejumlah langkah pencegahan lainnya.

Sebanyak 74% responden mendukung lembaga keuangan untuk secara otomatis menunda transaksi jika terdeteksi indikasi penipuan. Kemudian, 60% mendukung pertukaran informasi secara real-time antara bank, operator telekomunikasi, dan aparat penegak hukum.

Sementara itu, 51% responden menilai bank perlu memiliki kerangka kerja yang jelas apabila sistem keamanan mereka gagal melindungi konsumen dari penipuan.

Aileen Goh, Country Manager Mastercard untuk Indonesia dan Timor-Leste sekaligus Wakil Ketua GASA Indonesia, mengatakan ancaman penipuan digital semakin meningkat seiring berkembangnya konektivitas ekonomi.

Menurutnya, penanganan penipuan tidak bisa hanya mengandalkan upaya masing-masing perusahaan atau lembaga.

"Penipuan dapat terjadi lintas platform, lembaga, sektor, bahkan negara, sehingga upaya penanganannya juga harus dilakukan secara terintegrasi," ujar Aileen.

Ia menilai kolaborasi lintas sektor, pertukaran informasi, serta peningkatan keterampilan digital masyarakat menjadi hal penting untuk memperkuat perlindungan dari kejahatan siber.

Laporan GASA juga menyoroti besarnya dampak penipuan online terhadap masyarakat Indonesia. Kerugian finansial akibat penipuan diperkirakan mencapai Rp 104,3 triliun dalam satu tahun.

Dampaknya tidak hanya soal kehilangan uang. Lebih dari tiga perempat korban mengaku pengalaman penipuan turut memengaruhi kesejahteraan mental mereka. Sementara itu, hampir setengah korban mengaku pernah mengalami penipuan lebih dari satu kali.