Technologue.id, Jakarta - Negara bagian Texas resmi menggugat produsen router Wi-Fi TP-Link atas dugaan praktik marketing yang menyesatkan terkait keamanan produk serta tuduhan membiarkan kelompok peretas asal Tiongkok mengakses perangkat milik warga Amerika. Gugatan tersebut diumumkan oleh Jaksa Agung Texas, Ken Paxton.
Paxton diketahui telah memulai penyelidikan terhadap TP-Link sejak Oktober 2025. Langkah itu kemudian diikuti kebijakan dari Gubernur Greg Abbott yang pada Januari tahun ini melarang seluruh karyawan pemerintah negara bagian Texas menggunakan produk TP-Link untuk kepentingan dinas.
Dalam dokumen gugatan, kantor Jaksa Agung menyoroti dugaan keterkaitan perusahaan dengan Tiongkok. Meski TP-Link saat ini tidak lagi dimiliki oleh perusahaan Tiongkok dan sebagian besar produknya dirakit di Vietnam, gugatan tersebut menyatakan bahwa “kepemilikan dan rantai pasokan perusahaan terkait dengan Tiongkok,” sehingga berpotensi tunduk pada undang-undang data negara tersebut. Regulasi itu disebut dapat mewajibkan perusahaan untuk memenuhi permintaan informasi dari badan intelijen Tiongkok.
Selain isu kepemilikan, gugatan juga menyoroti kerentanan firmware pada sejumlah perangkat keras TP-Link yang disebut telah membuat jutaan konsumen terpapar risiko keamanan siber yang serius. Tuduhan ini menjadi salah satu dasar utama negara bagian Texas dalam menilai bahwa perusahaan telah menyesatkan konsumen mengenai tingkat keamanan produknya.
Menanggapi gugatan tersebut, TP-Link memberikan pernyataan kepada media teknologi Engadget (18/2/2025). Perusahaan membantah seluruh tudingan dan menyebut klaim dari kantor Jaksa Agung Texas tidak berdasar.
TP-Link menegaskan bahwa TP-Link Systems Inc. adalah perusahaan Amerika yang independen dan tidak berada di bawah kendali pemerintah Tiongkok maupun Partai Komunis Tiongkok. Perusahaan juga menyatakan bahwa pendiri sekaligus CEO mereka, Jeffrey Chao, tinggal di Irvine, California, dan bukan serta tidak pernah menjadi anggota Partai Komunis Tiongkok. Menurut pernyataan tersebut, seluruh operasi inti dan infrastruktur perusahaan untuk pasar AS berlokasi di Amerika Serikat, dan data jaringan pengguna AS disimpan di server milik Amazon Web Services.
Isu ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran keamanan nasional terkait perangkat jaringan. Pada 2024, TP-Link juga dilaporkan berada dalam penyelidikan tingkat federal setelah perangkatnya dikaitkan dengan serangan siber besar bertajuk Salt Typhoon, yang disebut mengakses data dari sejumlah perusahaan telekomunikasi Amerika Serikat.
Laporan dari Reuters menyebutkan bahwa pemerintah federal sempat mempertimbangkan pelarangan produk TP-Link pada 2025. Namun, rencana tersebut dilaporkan ditunda pada awal Februari, menjelang pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping.
Perkembangan gugatan ini berpotensi memperpanjang daftar perusahaan teknologi yang menjadi sorotan dalam ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok, sekaligus menyoroti isu keamanan siber sebagai prioritas utama dalam kebijakan publik dan perlindungan konsumen.