SHARE:
Technologue.id, Jakarta – Transaksi jual beli menggunakan platform media sosial dan pesan instan banyak diminati masyarakat pengguna e-commerce di Indonesia. Riset McKenzie mengungkapkan bahwa perputaran ekonomi yang terjadi dari penjualan produk melalui platform media sosial sangat besar. Kendati menggiurkan, namun, sulit menghitung berapa besar transaksinya. Berbeda dengan penjualan produk melalui e-commerce lain seperti market place yang bisa diukur lebih mudah. Sebab, data transaksi sudah dimiliki perusahaan digital yang terdaftar.
Baca juga:
Ganti Kepengurusan, IdEA Kawal Pemerintah Putuskan Regulasi E-commerce
Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah melakukan riset untuk mengkalkulasi pertumbuhan ekonomi digital. Salah satu komponen yang bakal diukur adalah transaksi online pada platform media sosial. Mohamad Rosihan, Wakil Ketua Umum Government Relation IdEA, menjelaskan bahwa pihaknya terus konsisten mendorong penerapan regulasi terkait e-commerce berlaku di dua sisi, baik di sektor formal maupun informal seperti melalui media sosial.Baca juga:
Lazada Hadirkan LazMall, Mall Online Terbesar Se-Asia Tenggara
"E-commerce informal itu sulit di-capture datanya. Wacana tentang e-commerce formal dan informal sudah kita sounding dan harap jadi pembahasan di pemerintah. Ketika nanti peraturan perpajakan diberlakukan, kami harap berlaku juga di e-commerce formal maupun informal," katanya. Berdasarkan data Alibaba Group, porsi penjualan e-commerce pada terhadap pertumbuhan retail Indonesia mencapai 5 persen. Adapun penetrasi internet di Indonesia mencapai 51 persen atau 134 juta orang pada 2017. Perbandingannya hampir sama dengan penetrasi internet yang terjadi di Tiongkok, yaitu 53 persen dengan atau 730 juta orang. Namun, porsi e-commerce dalam industri retail di negara tersebut sudah mencapai 29 persen.Baca juga:
Alibaba memperkirakan potensi e-commerce Indonesia masih bisa tumbuh hingga menjadi US$ 46 miliar pada 2025. Apalagi dengan penetrasi e-commerce di sektor retail yang masih sangat sedikit. Alhasil, data mengenai ekonomi digital bakal sangat membantu pemerintah dan pelaku usaha untuk menentukan kebijakan yang tepat. "Pemerintah sering bertanya bagaimana caranya (merumuskan peraturan e-commerce). Nah tugas kita sebagai orang yang paham tentang industri ini harus memberi masukan tentang caranya," kata Rosihan.