Technologue.id, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat secara resmi memperkuat integrasi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim atau PRKBI. Kebijakan strategis ini akan dimasukkan secara komprehensif ke dalam dokumen perencanaan daerah yang berkelanjutan. Langkah ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tanpa merusak keseimbangan lingkungan hidup.
Penguatan kebijakan ini diwujudkan melalui sebuah kegiatan Dialog Kebijakan Tingkat Provinsi NTB yang sangat penting. Acara dialog multipihak tersebut secara resmi dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 4 Maret 2026 mendatang. Tujuannya adalah mempercepat akselerasi kolaborasi berbagai pihak dalam mewujudkan pembangunan rendah karbon yang berketahanan iklim.
Kegiatan dialog kebijakan strategis ini merupakan bagian integral dari Program Low Carbon Development Indonesia atau LCDI. Program inovatif ini adalah hasil kerja sama antara Kementerian PPN/Bappenas dan Pemerintah Inggris secara berkesinambungan. Foreign, Commonwealth & Development Office turut memberikan dukungan penuh dalam mengintegrasikan pembangunan rendah karbon ini.
Momentum penting ini sangat sejalan dengan visi besar yang diusung oleh Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal. Beliau bertekad mewujudkan NTB sebagai provinsi kepulauan yang makmur dan mendunia melalui kebijakan strategis. Ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ekonomi sirkuler ditetapkan sebagai fondasi utama dalam memacu pertumbuhan daerah.
Sebagai sebuah provinsi kepulauan, NTB sangat bergantung pada sektor pertanian, wilayah pesisir, dan industri pariwisata. Sayangnya, sektor-sektor penopang ekonomi tersebut menghadapi tantangan perubahan iklim global yang semakin nyata setiap tahun. Oleh karena itu, integrasi PRKBI ke dalam RPJMD menjadi langkah antisipatif untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.
Upaya perlindungan iklim ini juga sejalan dengan tren adopsi teknologi ramah lingkungan di tingkat global. Banyak perusahaan teknologi raksasa dunia yang kini mulai secara aktif mendukung Pembangunan Hijau. Tujuannya adalah menekan angka emisi karbon secara signifikan demi masa depan bumi yang lebih baik.
"NTB memiliki semua modal dari sumber daya alam yang melimpah," ujar Deputi Kementerian PPN/Bappenas Leonardo Sambodo. Ia juga menyoroti besarnya potensi energi terbarukan serta tata kelola daerah yang terus diperkuat. Visi politik yang jelas diyakini mampu membawa provinsi ini memimpin aksi nyata pengendalian iklim.
Lebih lanjut, Leonardo mengajak seluruh pemangku kepentingan, khususnya jajaran DPRD, untuk bersinergi secara maksimal. Ia berharap PRKBI dapat menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dalam dokumen RPJMD dan APBD. Kolaborasi multipihak yang kuat akan memastikan manfaat program ini langsung dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Baca Juga:
Dialog kebijakan tingkat provinsi ini diawali dengan sesi audiensi khusus bersama jajaran DPRD Provinsi NTB. Dukungan dari pihak legislatif dinilai sangat strategis untuk memperkuat integrasi PRKBI ke dalam kebijakan sektoral. Fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dari DPRD akan memastikan keberlanjutan penerapan kebijakan iklim tersebut.
Komitmen pembangunan berkelanjutan ini sebenarnya telah dirintis dengan serius sejak pertengahan tahun lalu. Sebuah nota kesepahaman bersejarah telah ditandatangani oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas bersama dengan Gubernur NTB. Penandatanganan kesepakatan strategis tersebut telah sukses dilaksanakan secara resmi pada tanggal 15 Agustus 2023 lalu.
Sejak saat itu, berbagai langkah konkret dan terukur telah berhasil dilakukan oleh pemerintah daerah. Salah satu pencapaian utamanya adalah penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Daerah. Dokumen RPRKBI-D ini akan menjadi pedoman utama dalam merancang masa depan lingkungan provinsi tersebut.
Pemerintah juga terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui penerapan system dynamics modelling yang canggih. Selain itu, pemantauan aksi iklim daerah kini semakin diperkuat dengan memanfaatkan aplikasi digital bernama AKSARA. Berbagai proyek percontohan pembangunan rendah karbon juga terus dikembangkan bersama dengan para mitra pembangunan strategis.
Transisi menuju energi yang lebih bersih memang sedang menjadi fokus utama banyak negara maju. Sebagai contoh, sejumlah inovator teknologi global bahkan mulai mengembangkan Reaktor Nuklir Baru. Inovasi semacam ini membuktikan betapa pentingnya aksi nyata kolaboratif dalam upaya menekan emisi gas rumah kaca.
Melalui dialog ini, pemerintah daerah mendorong penetapan RPRKBI-D dalam wujud Peraturan Gubernur yang mengikat. Langkah pengesahan ini sangat krusial agar kebijakan iklim memiliki landasan hukum yang kuat dan pasti. Regulasi tersebut nantinya akan terintegrasi langsung ke dalam RPJMD serta dokumen perencanaan sektoral lainnya.
Sinergi dan kolaborasi multipihak kembali ditegaskan sebagai kunci utama keberhasilan program pelestarian lingkungan ini. Pemerintah daerah, DPRD, sektor swasta, akademisi, hingga masyarakat sipil harus bergerak dalam satu visi bersama. Komitmen pembangunan rendah karbon ini harus segera diterjemahkan menjadi aksi nyata yang terukur dan berkelanjutan.
Melalui momentum strategis ini, NTB diharapkan mampu mempercepat transformasi daerah menuju pembangunan yang ramah lingkungan. Pembangunan rendah karbon ini akan memperkuat kontribusi daerah terhadap pencapaian target besar tingkat nasional. Target Indonesia Emas 2045 dan Net Zero Emissions 2060 diyakini akan semakin mudah untuk diwujudkan.