Technologue.id, Jakarta - Di tengah kontroversi seputar larangan PUBG Mobile di Pakistan, Menteri Federal Sains dan Teknologi Pakistan, Fawad Chaudhry, menjadi berita utama karena menunjukkan keengganannya terhadap larangan tersebut.

Chaudhry menyampaikan pendapatnya di Twitter, mengatakan bahwa itu bukan langkah cerdas bagi pemerintah untuk memblokir game dari luar negeri.

Menurutnya, Pakistan harus membayar biaya yang tidak dapat diukur sambil memblokir game atau aplikasi apa pun. Selain itu, keputusan semacam ini akan menghambat pengembangan industri teknologi di dalam negeri. Dia mengambil PUBG Mobile sebagai contoh sambil merujuk tweet pemain game.

"Yah saya menentang semua jenis larangan umum, sikap seperti itu membunuh industri teknologi, kita tidak bisa melarang seperti itu," tulisnya di akun Twitter pribadinya.

Menteri Federal dicela karena mendukung aplikasi yang 'memanjakan kaum muda'. Menurut para netizen, PUGB Mobile tidak melakukan apa-apa baik memperbaiki jaringan internet atau mendorong pengembangan teknologi negara.

Sebelumnya, Otoritas Telekomunikasi Pakistan (PTA) secara resmi melarang game online populer PUGB yang menimbulkan "dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental anak-anak". Lebih jelas, game ini diduga berkaitan dengan banyaknya kasus kekerasan dan bunuh diri di kalangan muda. Selain itu, PTA juga menjangkau pemilik game PUGB Mobile, Tencent Games, untuk menyesuaikan kebijakan mereka terkait masalah demografis serta penambahan jangka panjang untuk menghindari larangan global game.

Keputusan itu memicu kemarahan publik di kalangan penggemar PUBG Mobile. Sementara sebagian besar orang tua mendukung keputusan PTA tersebut, negara itu menerima gelombang protes yang besar dari kaum muda yang yakin bahwa mereka memperjuangkan hak-haknya. Sementara itu, Pemerintah India juga menjadikannya resmi atas pelarangan PUBG Mobile di India karena alasan yang sama, ditambah gerakkan 'Protes Boikot Cina’ sebagai bentuk kemarahan di seluruh India.