Technologue.id, Jakarta - Pengamat keamanan siber dari Vaksincom, Alfons A Tanujaya, mengatakan bahwa kasus kebocoran data 279 juta warga Indonesia harus diselidiki dengan teliti sehingga baru bisa ambil kesimpulan dan mitigasi.
Ia menyebut data yang bocor ini diduga kuat merupakan data Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan. Hal ini beradasarkan analisa yang dilakukan terhadap satu juta sampel data yang dibagikan secara gratis oleh akun peretas tersebut.
"Yang jelas ini data yang berhubungan dengan BPJS," tuturnya saat dihubungi Technologue.id, Jumat (21/5/2021).
Baca Juga:
Viral, 279 Juta Data Penduduk Indonesia Dijual di Forum Hacker
Alfons pun menyarankan, agar pemerintah harusnya belajar menerapkan pengelolaan data dengan baik dan benar sehingga masyarakat tidak berulangkali menjadi korban kebocoran dan penyalahgunaan data.
Selain itu, pihak-pihak terkait perlu melakukan tindakan yang terkoordinasi misalnya, Kominfo meminta kepada pengelola layanan selular memblokir nomor-nomor pra bayar yang melakukan aktivitas eksploitasi data kependudukan dan melakukan spamming phishing untuk mendapatkan keuntungan finansial.
Lalu dari pihak kepolisian perlu mengidentifikasi dan menangkap para pelaku eksploitasi data khususnya data kependudukan supaya ada efek jera. Pihak pengadilan juga perlu memberikan hukuman yang berat atas penyalahgunaan dan eksploitasi data kependudukan.
Tak kalah penting, DPR dengan dukungan pemerintah diharapkan segera merampungkan Undang-Undang yang bisa menjadi landasan hukum yang bisa digunakan untuk mengamankan data.
Baca Juga:
Soal Bocornya Data Penduduk Indonesia, Ini Kata Kominfo
Sebelumnya, warganet ramai membicarakan dugaan kebocoran data 279 juta penduduk Indonesia yang dijual di forum peretas Raid Forum pada 12 Mei 2021. Data tersebut dijual dengan harga 0,15 Bitcoin.
Informasi ini berdasarkan cuitan akun Twitter @ndagels dan @nuicemedia yang diunggah Kamis (20/5/2021). Dalam tangkapan layar yang ditampilkan keduanya penjual data menggunakan nama akun Kotz.
Disebutkan data yang diberikan terdiri dari Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomor ponsel, nama, email, dan alamat. Disebutkan di dalam data tersebut tidak ada password.
Pihak Kominfo pun masih melakukan penelusuran dan penyelidikan secara mendalam. Perkembangan hasil penyelidikan akan disampaikan kemudian.