Twitter Kembali Tampilkan Akun Pemerintah Rusia Setelah Dibatasi Selama Setahun

Technologue.id, Jakarta - Twitter baru-baru ini menampilkan kembali akun-akun pemerintah Rusia yang sebelumnya dibatasi selama setahun. Perubahan kebijakan ini tampaknya menjadi alasan di balik keputusan tersebut, seperti yang dikatakan oleh mantan karyawan Twitter kepada The Telegraph.

Setelah invasi Rusia ke Ukraina tahun lalu, Twitter memberlakukan kebijakan yang mengekang amplifikasi akun pemerintah dari negara-negara yang memblokir aliran informasi bebas. Namun, kebijakan tersebut kini telah diubah.

Kini Twitter sepenuhnya menghapus bagian yang sebelumnya menjelaskan bagaimana membatasi jangkauan beberapa akun pemerintah dalam kategori tersebut. Twitter juga telah mengubah kebijakannya tentang akun yang dianggap berafiliasi dengan pemerintah dan negara.

Menanggapi pengguna pada akhir pekan, pendiri SpaceX dan Tesla, Elon Musk, mengatakan bahwa Twitter akan bergerak maju "tidak meminta atau membatasi akun mereka" dan perusahaan akan "dengan cepat menangani setiap upaya untuk mempermainkan sistem."

Musk telah mencoba mengabaikan peran jejaring sosial sebagai penengah kebenaran. Dia menghilangkan banyak staf dari tim moderasi dan memperluas peran Catatan Komunitas, produk pengecekan fakta crowdsourced perusahaan.

Namun, tidak semua orang setuju dengan keputusan Twitter. Pada akhir pekan lalu, akun Operasi Anonim menyebut kurangnya tindakan Twitter pada tweet pejabat Rusia yang mendorong "menghilangnya Ukraina."

Sebagai tanggapan, Musk mengatakan bahwa semua berita adalah "propaganda" dan dia berpandangan bahwa orang harus dapat memutuskan sendiri, menunjukkan bahwa Twitter tidak akan ikut campur dalam hal-hal yang mungkin melanggar kebijakan bicara jejaring sosial di bawah manajemen sebelumnya.

Di bawah manajemen Musk, Twitter telah mengambil keputusan tegas terkait media. Pekan lalu, perusahaan memblokir balasan, retweet, dan suka memposting dengan tautan Substack setelah platform buletin meluncurkan tiruan Twitter yang disebut Notes.

Twitter telah mencabut sebagian besar pembatasan tersebut, namun tampaknya masih membatasi pencarian dengan tautan Substack.

Terpisah dari itu, Musk memberi label NPR sebagai "media afiliasi negara AS" dan kemudian mengubahnya menjadi "Media yang Didanai Pemerintah" setelah protes.

Publikasi lain seperti BBC, PBS dan Voice of America juga diberi label sebagai “Media yang Dibiayai Pemerintah.” BBC telah mengajukan keberatan atas label ini dan mengatakan bahwa organisasi tersebut didanai oleh "publik Inggris melalui biaya lisensi".

Contact Information