Technologue.id, Jakarta — Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah bersiap menggelar lelang frekuensi 1,4 GHz pada tahun ini. Langkah ambisius ini diharapkan membuka jalan bagi internet tetap (fixed broadband) yang lebih terjangkau, khususnya untuk rumah tangga, sektor pendidikan, dan layanan kesehatan. Namun, apakah ini benar-benar peluang emas, atau justru medan baru bagi persaingan yang semakin ketat?

Dalam forum Morning Tech bertajuk “Lelang Frekuensi, Untuk Siapa?” yang digelar di Jakarta, Senin (24/2/2025), Koordinator Kebijakan Penyelenggaraan Infrastruktur Digital Komdigi, Benny Elian, mengungkapkan harapan besar dari pemanfaatan spektrum ini.

“Kami ingin menghadirkan internet berkualitas dengan harga yang bisa dijangkau masyarakat, sekitar Rp 100.000 hingga Rp 150.000 per bulan untuk kecepatan hingga 100 Mbps,” ujar Benny optimistis.

Baca juga:
Alasan Komdigi Kebut Jadwal Lelang Frekuensi 1,4GHz Dibanding Alokasi 5G

Komdigi menargetkan lelang rampung pada semester pertama 2025, mendahului lelang frekuensi 700 MHz. Hingga kini, sudah ada tujuh perusahaan yang menyatakan minat, meskipun jumlah ini berpotensi bertambah saat proses lelang resmi dibuka.

Namun, di balik optimisme tersebut, ada tantangan besar yang mengintai. Dekan Fakultas Hukum Universitas Mitra Bangsa, Kamilov Sagala, mengingatkan pentingnya transparansi untuk menghindari dominasi pemain besar.

“Frekuensi itu sumber daya publik yang terbatas. Kalau tidak dikelola secara adil, yang diuntungkan hanya segelintir perusahaan raksasa,” tegas Kamilov.

Baca juga:
Komdigi Utamakan Lelang Frekuensi 1,4GHz, Bagaimana Nasib 5G?

Penetrasi fixed broadband di Indonesia baru mencapai 21,31%, dengan kecepatan unduh rata-rata 32,07 Mbps. Pemanfaatan frekuensi 1,4 GHz lewat Broadband Wireless Access (BWA) bisa menjadi solusi, tetapi jika lelang hanya berfokus pada harga tertinggi, ada risiko kenaikan biaya yang justru memberatkan konsumen.

Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Mastel, Sigit Puspito Wigati Jarot, menggarisbawahi bahwa keberhasilan lelang ini tidak hanya bergantung pada harga, melainkan juga kesiapan infrastruktur dan pengembangan SDM digital.

“Indonesia masih tertinggal dalam pengembangan 5G. Rata-rata kecepatan baru 30 Mbps, jauh di bawah negara ASEAN lain. Kita perlu regulasi yang adaptif agar transformasi digital berjalan berkesinambungan,” ungkapnya.

Baca juga:
Persiapan Kominfo Gelar Lelang Frekuensi 700 MHz dan 26 GHz

Sigit juga mengusulkan model kompetisi yang lebih fleksibel, seperti kombinasi antara Infrastructure-Based Competition dan Public-Private Partnership, yang melibatkan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.

Dengan berbagai dinamika yang ada, keberhasilan lelang frekuensi 1,4 GHz akan sangat bergantung pada keberanian Komdigi dalam menerapkan regulasi yang pro-rakyat, tanpa mengabaikan keberlanjutan bisnis operator. Jika transparansi dijaga dan pendekatan kolaboratif dikedepankan, maka langkah ini bisa menjadi kunci utama untuk mempercepat pemerataan akses internet di seluruh Indonesia.

Pertanyaannya kini, apakah momentum ini akan menjadi loncatan besar menuju konektivitas lebih baik, atau justru mempertegas kesenjangan digital? Waktu yang akan menjawab.