Technologue.id, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika menerima Executive Chairman Tony Blair Institute (TBI), Anthony Charles Lynton Blair atau Tony Blair untuk membahas isu transformasi digital nasional.
“Kami menerima kunjungan dari Tony Blair langsung. Jadi ingin membantu Indonesia dalam transformasi digital terutama beberapa isu penting,” jelas Menteri Budi Arie Setiadi.
Baca Juga:
Keunggulan Sharp Purefit FX-S120Y Penjernih Udara Hunian Modern
Menurut Menkominfo, Tony Blair saat ini menjadi konsultan pemerintahan berbasis digital yang telah bekerja sama dengan 36 negara di dunia. Maka itu, Pemerintah Indonesia akan mengkaji peluang kerja sama dengan TBI.
“Indonesia memang beda dengan negara lain (soal pemerintahan berbasis digital), tapi paling tidak dengan pengalaman itu Mr Tony Blair bisa berbagi ilmu untuk negara kita dan pemerintahan digital bisa terwujud dengan baik,” katanya.
Menteri Budi Arie merinci beberapa aspek penting pemerintahan digital yang mungkin menjadi peluang jalinan kerja sama salah satunya adalah soal perlindungan data pribadi.
“Seperti kesiapan teknis dan regulasi. Kita sedang mengkaji soal pelindungan data pribadi, soal digital market act yang juga banyak mengadopsi. Bukan teknologinya saja, tapi regulasi juga,” ungkapnya.
Baca Juga:
Sharp Luncurkan Dehumidifier Pengurang Kelembapan Ruangan
Menurut Menkominfo, regulasi dan teknologi harus berjalan seiringan. Hasil pertemuan tersebut juga untuk menjajaki peluang kerja sama dengan TBI.
“Regulasi hingga teknologi yang kesemuanya harus berjalan bersama-sama. Jadi kita juga belajar dari semua banyak negara, dengan banyak hal yang sudah advance dilalui oleh negara-negara di Eropa misalnya, termasuk Inggris yang bisa bertukar pengalaman kita dengan mereka,” jelasnya.